Dalam kesempatan ini Menteri Sosial didampingi oleh Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, SH, M.Si, MH, para Pejabat Eselon I Kementerian Sosial RI diantaranya Kepala Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial (Badiklitkesos) Dr. Ir. R. Harry Hikmat, M.Si; Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Dr. Ir. Andi Zaenal Abidin Dulung, Mconst Mgt., M.Sc, Staf Khusus Menteri Sosial Bidang Tata Kelola Pemerintahan, Sumber Daya Manusia serta Jaminan dan Perlindungan Sosial, Drs. Musholi; Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Hubungan Masyarakat, Sapto Waluyo, M.Sc;,. Hadir pula para Pejabat Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Selatan beserta jajarannya dan perwakilan dari Univeritas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
Di depan 101 orang peserta Rakorbang dan 150 orang peserta diklat, Menteri Sosial RI memberikan arahan bahwa ajang ini merupakan momen yang tepat untuk merumuskan kesepakatan dan program aksi bersama dalam membangun sistem pelayanan terpadu melalui pengembangan sumber daya manusia kesejahteraan sosial untuk percepatan penanggungan kemiskinan dan penanganan masalah kesejahteraan sosial lainnya sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
Perkembangan permasalahan kesejahteraan sosial yang semakin kompleks, tuntutan masyarakat terhadap orientasi kebijakan dan program pembangunan nasional yang bertumpu pada keadilan untuk semua, serta melindungi hak asasi manusia maka dibutuhkan perubahan paradigma dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Atas dasar itu maka ke depan harus diorientasikan pada pelayanan sosial terpadu yang berkelanjutan (one stop services). Tahun 2013, Kementerian Sosial telah mengembangkan program dengan nama Pelayanan Terpadu dan Gerakan Mayarakat Peduli Kabupaten/Kota Sejahtera (Pandu Gempita).
Upaya penanggulangan kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai salah satu bentuk kebijakan dan program perlindungan sosial yang pelaksanaannya telah dimulai sejak tahun 2007 telah memperlihatkan hasil yang menggembirakan. Kedepannya sangat berpotensi bagi infrastrukur yang ada pada PKH yaitu keberadaan 497 Unit Pelaksana PKH Kabupaten dan 3.342 Unit Pelaksana PKH Kecamatan dengan 14.432 Pendamping dapat dikembangkan sebagai cikal bakal (embrio) pengembangan dan perluasan layanan satu atap (One stop services) melalui Pandu Gempita di seluruh Indonesia. Hal ini menjadi relevan mengingat keterpaduan menjadi agenda strategis dalam RPJMN III tahun 2015 – 2019.
Dalam kesempatan ini Menteri Sosial menyaksikan penandatanganan dua Kesepakatan Bersama. Yang pertama, Kesepakatan Bersama antara Kementerian Sosial dengan Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Selatan tentang Penelitian dan Pengembangan di bidang Kesejahteraan Sosial Dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang ditandatangani oleh Kepala Badiklitkesos, Dr. Ir. R. Harry Hikmat, M.Si dan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, H.A. Mualim,SH, MH. Yang kedua Kesepakatan Bersama antara Kementerian Sosial dengan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makkasar tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang ditandatangani oleh Kepala Badiklitkesos, Dr. Ir. R. Harry Hikmat, M.Si dan Rektor UIN Alauddin Makassar, Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing, HT, MS.
Selain itu Menteri Sosial juga menyerahkan bantuan sosial untuk asistensi Orang Dengan Kecacatan (ODK) berat bagi 1.135 orang senilai Rp. 4.086.000.000,-; bantuan sosial untuk asistensi sosial lanjut usia terlantar bagi 1.150 orang senilai Rp. 4.140.000.000,-; bantuan untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan pedesaan bagi 110 KUBE senilai Rp. 2.200.000.000,- bagi Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Maros dan Kabupaten Luwu serta Bantuan PKH Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 untuk 82.348 Keluarga Sangat Miskin (KSM) senilai Rp. 116. 932.275.000,-. Total bantuan sosial yang diserahkan senilai Rp. 127.258.275.000,-.
0 Komentar