Kemensos Gelar Workshop Pandu Gempita di Payakumbuh

Menyusul ditetapkannya Payakumbuh Kota Sejahtera oleh Kementerian Sosial RI pelayanan sosial terpadu dan berkelanjutan (one stop service) di kota ini. Guna mengaplikasikan one stop service itu, pihak Kemensos bersama Dinas Sosial Sumbar dan Dinsos Payakumbuh, menggelar Workshop Pandu Gempita (Pelayanan Terpadu Gerakan Masyarakat Peduli Kota Sejahtera), dengan sasarannya seluruh pimpinan SKPD dan  di kota ini.

Workshop Pandu Gempita itu dibuka Wakil Walikota  H. Suwandel Muchtar, dalam acara di aula Balaikota di Bukik Sibaluik Payakumbuh, Rabu (21/8). Saat pembukaan hadir anggota Muspida, Kepala Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Rakyat Kementerian Sosial, Dr. Ir. Harry Hikmat, M. Si, dan sejumlah pejabat eselon II dan eselon III Kemensos, sejumlah pejabat eselon III Dinas Sosial Pemprop Sumbar dan undangan lainnya.

Kadis Sosial dan Tenaga Kerja Payakumbuh Drs. Yummardius, melaporkan, Workshop Pandu Gempita bertujuan menyamakan persepsi pimpinan SKPD tentang Pandu Gempita dalam penanganan.  Selama ini  pelayanan sosial dalam rangka penanggulangan masalah kemiskinan dan masalah sosial lainnya masih bersifat sektoral dan belum menunjukan keterpaduan, ke depan dapat disikapi dan diantisipasi secara terpadu.

Harapan Kepala Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Rakyat Kementerian Sosial,  Harry Hikmat,  Payakumbuh  dalam waktu dekat ini  sudah punya unit pelayanan terpadu satu atap, menanggulangi seluruh persoalan sosial yang terjadi di tengah masyarakat.  Tak ada lagi SKPD yang jalan sendiri dalam penanganan  masalah sosial di kota ini.

Empat kota/kabupaten  lainnya yang ditetapkan sebagai kabupaten dan kota sejahtera, kata Harry,  Kota Sukabumi, Kota Metro Lampung, Kabupaten Sragen-Jawa Tengah, dan Kabupaten Bantaeng-Sulawesi Selatan. Daerah tersebut, dikatakan,  layak dipresiasi sebagai kabupaten dan kota Sejahtera, dan bisa menjadi percontohan seluruh daerah  di Indonesia.

Menurut Wakil Walikota Suwandel Muchtar, saat memberi sambutan, mengingat kompleksitasnya persoalan sosial di tengah masyarakat,  seluruh komponen pemerintah bersama DPRD harus punya komitmen yang tinggi dalam persoalan ini. Pimpinan SKPD dan pimpinan institusi lainnya di  lingkungan masyarakat, diminta pro aktif ikut serta dan  peka dengan penanganan kemsikinan dan masalah sosial lainnya. Sehingga, dalam beberapa tahun ke depan tingkat kemiskinan dan angka pengangguran di kota ini turun drastis.

Dikatakan, berdasarkan data BPS 2010, angka kemiskinan di Payakumbuh mencatat 3.671 KK. Sementara, data penerima raskin atau BLSM tercatat 6.383 rumah tangga  sasaran.  Jika persoalan ini dilakukan secara terpadu, petugasnya mengantor pada satu atap, maka akan sangat mudah bagi pemko dalam menyusun program penanganan kemiskinan  dan persoalan sosial lainnya ke depan. “Harapan saya, Payakumbuh harus terdepan dalam persoalan ini, karena berpredikat sebagai Kota Sejahtera,” tegas Wawako.

Dikatakan,  di era otonomi daerah ini, pelayanan sosial harus lebih menjangkau masyarakat di tingkat akar rumput. Konsekuensinya pemerintah pusat dan Pemko harus lebih mengenali  dan memahami permasalahan sosial di daerahnya, sekaligus mampu memberikan solusi layanan yang dibutuhkan masyarakatnya, secara tepat, cepat, epektif dan efisien serta terintegrasi.   Kerjasama pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, akan mampu menjawab kebutuhan  pelayanan yang mudah dijangkau, diakses serta dijadikan sarana bagi masyarakat berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, simpulnya.