Dalam rangka penyebarluasan informasi tentang Pelayanan Terpadu dan
Gerakan Masyarakat Peduli Kabupaten /Kota Sejahtera (PANDU GEMPITA),
Kepala Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial
(Badiklitkesos) Dr. Ir. Harry Hikmat, M.Si. pada hari Selasa, 3
September 2013 melaksanakan sosialisasi melalui Dialog Interaktif Radio
di RRI Pro 3.
Dialog interaktif ini menarik minat sejumlah pendengar di daerah
diantaranya dari Kebumen yang menyampaikan pendapat program yang
ditawarkan Kemensos kami nilai bagus tapi hambatan yang terjadi di desa
adalah bantuan hanya sampai kepada mereka yang dekat dengan petugas
sementara pihak-pihak lain yang membutuhkan tidak menerima bantuan.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Badiklit menyampaikan bahwa
keterbatasan informasi dan akses memungkinkan hal tersebut terjadi.
Belum adanya pelayanan terpadu di daerah membuat inisiatif pengajuan
proposal bantuan dari masyarakat langsung ditujukan ke Kementerian
Sosial padahal di daerah ada pemerintah daerah dan pemerintah provinsi.
Melalui Pandu Gempita, Kementerian Sosial ingin mendorong daerah untuk
membentuk pusat pelayanan terpadu dimana dari situ masyarakat memiliki
banyak pintu akses pelayanan tergantung kebutuhan. Sementara bagi para
pemangku kepentingan, pusat tersebut merupakan wahana sinkronisasi dari
berbagai program yang dijalankan.
Tanggapan lain muncul dari Ngawi, Jawa Timur yang menyampaikan bahwa
program pelayanan terpadu sangat bagus karena kenyataan yang terjadi di
lapangan adalah tumpang tindihnya program misalnya PKH, Jamkesmas, BLSM.
Terjadi satu orang bisa menerima PKH, BLSM, Jamkesmas sementara pihak
lain yang juga membutuhkan tidak menerima. Hal ini membuat bingung
masyarakat dan juga kepala desa kemana harus mengadu. Keberadaan pusat
layanan terpadu diharapkan mampu mengatasi hal ini. Kira-kira kapan
Ngawi dilibatkan dalam program tersebut?
Menjawab pertanyaan tersebut, Kepala Badiklitkesos menyampaikan bahwa
bila para pemangku kepentingan di Ngawi menunjukkan komitmen dan
political will tinggi maka Ngawi bisa segera dilibatkan dalam program
ini. Tumpang tindihnya penerima program menunjukkan masing-masing sektor
berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi di lapangan. Guna penuntasan
permasalahan kemiskinan maka program bantuan, program pemberdayaan dan
program –program lain harus disinergikan agar sesuai kebutuhan dan
mencapai sasaran.
Tanggapan juga muncul dari Sanggau, Kalimantan Barat yang
menyampaikan bahwa bantuan di daerah misalkan BLSM tidak tepat sasaran.
Yang punya toko menerima bantuan sementara yang miskin tidak menerima.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Badiklitkesos menyampaikan bahwa
basis data pemberian BLSM adalah data PPLS 2011, disadari masih adanya
kesalahan, karena sangat dimungkinkan dalam 2-3 tahun telah terjadi
perubahan. Untuk itu diperlukan verifikasi dan validasi data ulang yang
akan melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan sehingga kesalahan
tidak lagi terjadi.
0 Komentar