BREAKING NEWS

Governance and Institution building

Social development & Research

Social Education Development Society

Kamis, 13 Februari 2014

Dialog Interaktif Radio Tentang Pandu Gempita

Dalam rangka penyebarluasan informasi tentang Pelayanan Terpadu dan Gerakan Masyarakat Peduli Kabupaten /Kota Sejahtera (PANDU GEMPITA), Kepala Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial (Badiklitkesos) Dr. Ir. Harry Hikmat, M.Si. pada hari Selasa, 3 September 2013 melaksanakan sosialisasi melalui Dialog Interaktif Radio di RRI Pro 3.
Dialog interaktif ini menarik minat sejumlah pendengar di daerah diantaranya dari Kebumen yang menyampaikan pendapat program yang ditawarkan Kemensos kami nilai bagus tapi hambatan yang terjadi di desa adalah bantuan hanya sampai kepada mereka yang dekat dengan petugas sementara pihak-pihak lain yang membutuhkan tidak menerima bantuan.


Menanggapi hal tersebut, Kepala Badiklit menyampaikan bahwa keterbatasan informasi dan akses memungkinkan hal tersebut terjadi. Belum adanya pelayanan terpadu di daerah membuat inisiatif pengajuan proposal bantuan dari masyarakat langsung ditujukan ke Kementerian Sosial padahal di daerah ada pemerintah daerah dan pemerintah provinsi. Melalui Pandu Gempita, Kementerian Sosial ingin mendorong daerah untuk membentuk pusat pelayanan terpadu dimana dari situ masyarakat memiliki banyak pintu akses pelayanan tergantung kebutuhan. Sementara bagi para pemangku kepentingan, pusat tersebut merupakan wahana sinkronisasi dari berbagai program yang dijalankan.
Tanggapan lain muncul dari Ngawi, Jawa Timur yang menyampaikan bahwa program pelayanan terpadu sangat bagus karena kenyataan yang terjadi di lapangan adalah tumpang tindihnya program misalnya PKH, Jamkesmas, BLSM. Terjadi satu orang bisa menerima PKH, BLSM, Jamkesmas sementara pihak lain yang juga membutuhkan tidak menerima. Hal ini membuat bingung masyarakat dan juga kepala desa kemana harus mengadu. Keberadaan pusat layanan terpadu diharapkan mampu mengatasi hal ini. Kira-kira kapan Ngawi dilibatkan dalam program tersebut?
Menjawab pertanyaan tersebut, Kepala Badiklitkesos menyampaikan bahwa bila para pemangku kepentingan di Ngawi  menunjukkan komitmen dan political will tinggi maka Ngawi bisa segera dilibatkan dalam program ini. Tumpang tindihnya penerima program menunjukkan masing-masing sektor berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi di lapangan. Guna penuntasan permasalahan kemiskinan maka program bantuan, program pemberdayaan dan program –program lain harus disinergikan agar sesuai kebutuhan dan mencapai sasaran.
Tanggapan juga muncul dari Sanggau, Kalimantan Barat yang menyampaikan bahwa bantuan di daerah misalkan BLSM tidak tepat sasaran. Yang punya toko menerima bantuan sementara yang miskin tidak menerima.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Badiklitkesos menyampaikan bahwa basis data pemberian BLSM adalah data PPLS 2011, disadari masih adanya kesalahan, karena sangat dimungkinkan dalam 2-3 tahun telah terjadi perubahan. Untuk itu diperlukan verifikasi dan validasi data ulang yang akan melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan sehingga kesalahan tidak lagi terjadi.

Posting Komentar

 
Copyright © 2013 DR. Harry Hikmat
Powered byBlogger