BREAKING NEWS

Governance and Institution building

Social development & Research

Social Education Development Society

Selasa, 12 Februari 2013

Konferensi Nasional Pekejaan Sosial


--(Dok. Humas-STKS)--
Hari Selasa, 12 Juni 2013, Kepala Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial (Kabadiklitkessos) Kementerian Sosial RI Dr. Ir. R. Harry Hikmat, M.Si secara resmi membuka Konferensi Nasional Pekerjaan Sosial. Konferensi ini dilaksanakan di Mason Pine Hotel Kota Baru Parahyangan Bandung dan kegiatan berlangsung selama 2 (dua) hari mulai tanggal 12-13 Juni 2013.
Konferensi ini mengambil tema “Urgensi Undang-Undang Praktik Pekerjaan Sosial”. Tema ini secara khusus menyoroti Undang-Undang (UU) Praktik Pekerjaan Sosial yang mana sangat dinantikan keberadaannya untuk menjamin kepastian hukum bagi yang menggeluti profesi Pekerjaan Sosial. Ketiadaan UU menjadi alasan yang sangat kuat dan penting untuk mendukung kelahirannya agar profesi Pekerjaan Sosial memiliki kedudukan yang sejajar dengan profesi-profesi lainnya. Konferensi ini merupakan momen yang sangat penting dilihat dari beberapa hal: (1) saat ini UU yang mengatur tentang praktik Pekerjaan Sosial belum ada, sementara praktik Pekerjaan Sosial di Indonesia sudah berlangsung sejak lama, setidaknya sudah dimulai sejak awal kemerdekaan Republik Indonesia yakni sejak fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara, (2) sudah ada UU yang menuntut profesi Pekerjaan Sosial untuk melaksanakan praktik, seperti (a) UU No 11 Tahun 2012 tentang system peradilan Pidana Anak yang mengamanatkan pendampingan Pekerja Sosial bagi anak-anak yang berkonflik dengan hukum, (b) UU tentang Sisdiknas atau peraturan turunannya yang mengharapkan adanya praktik Pekerjaan Sosial di sekolah, (c) UU No 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, (d) UU No 5 Tahun 1997 tentang psikotropika; UU No 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin. (3) Konferensi ini merupakan langkah penting bagi upaya mempertegas eksistensi profesi Pekerjaan Sosial di Indonesia dilihat dari sudut pandang Filosophis, Akademis, Sosiolagis-empiris, maupun Yuridis.
Dalam sambutannya Kabadiklitkessos menyampaikan bahwa esensi mendasar dari kemasan Pembangunan Kesejahteraan Sosial melalui berbagai pelayanan adalah pemerataan kesejahteraan hidup seluruh komponen bangsa dengan standar hak asasi manusia. Dengan basis hak asasi, maka kualitas pelayanan sudah menjadi tuntutan yang sangat penting dan sebagai keharusan yang tidak dapat dipungkiri. Pada kesempatan yang sama Kabadiklitkesos juga menyampaikan keynote speech berkaitan dengan urgensi UU Praktik Pekerjaan Sosial: (1) Saat ini di Indonesia terdapat lebih dari 36.000 Pekerja Sosial professional lulusan dari 37 Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan Pekerjaan Sosial/Kesejahteraan sosial yang tergabung dalam Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia (IPSPI), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) baik Nasional maupun Internasional, Pemerintah dan Lembaga pelayanan Kesejahteraan Sosial baik milik pemerintah maupun masyarakat (swasta). Kondisi ini menunjukkan perlunya pengaturan praktik Pekerjaan Sosial agar penerima layanan memperoleh hak layanan sebaik-baiknya. Dengan demikian ada kejelasan hak, kewajiban dan sanksi baik pekerjaan sosial, penerima layanan dan lembaga layanan. (2) Populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) cukup besar. Situasi ini menuntut tersedianya sumber daya manusia yang kompeten untuk meningkatkan keberdayaan dan membantu mengatasi masalah yang dihadapi individu, keluarga, kelompok dan masyarakat yang pada implementasinya tentu memerlukan standar praktik sebagai payung hukum. (3) Kebutuhan terhadap standar registrasi, akreditasi dan sertifikasi. (4) Banyaknya Pekerja Sosial Asing (dari luar Indonesia) yang melakukan praktik Pekerjaan Sosial di Indonesia juga berdampak pada perlunya menetapkan peraturan UU praktik Pekerjaan Sosial.

--(Dok. Humas-STKS)--
Kegiatan ini dihadiri oleh Anggota Komisi 8 Dewan Perwakilan Rakyat RI, para Pejabat eselon satu dan dua Kementerian Sosial RI, para pengurus Konsorsium Pekerjaan Sosial Indonesia, Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia, Organisasi profesi Pekerjaan Sosial, Ikatan Pendidikan Pekerjaan Sosial Indonesia, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dan Kota Bandung, para Pekerja Sosial serta penggiat praktik Pekerjaan Sosial, para aktivis Lembaga Kesejahteraan Sosial /Lembaga Sosial Masyarakat Nasional dan para pendidik Program Studi Pekerjaan Sosial/Kesejahteraan Sosial.
Melalui konferensi ini diharapkan menjadi tonggak penting untuk memajukan Pekerja Sosial yang sensitif terhadap situasi sosial dan bisa membuka jalan bagi penguatan eksistensi Pekerjaan Sosial dan Pekerja Sosial Indonesia.***(Humas-stks)

Posting Komentar

 
Copyright © 2013 DR. Harry Hikmat
Powered byBlogger